Rumah Sakit Umum (RSU) Negara tengah menghadapi krisis keuangan serius akibat utang pembelian obat kepada perusahaan farmasi yang mencapai miliaran rupiah. Kondisi ini semakin diperparah dengan banyaknya keluhan masyarakat terkait ketersediaan obat yang terbatas. 

Menanggapi situasi ini, Bupati Jembrana I Made Kembang Hartawan turun tangan langsung dengan melakukan inspeksi mendalam serta berencana berkantor sementara di RSU Negara mulai Senin (03/03/2025).

Dalam inspeksinya, Bupati Kembang didampingi Wakil Bupati I Gede Ngurah Patriana Krisna.

Mereka meninjau antrean pasien, kebersihan rumah sakit, serta berdialog dengan pihak manajemen rumah sakit untuk mencari solusi terkait permasalahan obat yang dikeluhkan masyarakat.

“Kami ingin melihat langsung kondisi rumah sakit ini, termasuk kendala pelayanan dan permasalahan ketersediaan obat yang dikeluhkan masyarakat. Saya akan berkantor di sini sementara waktu untuk memastikan ada langkah nyata dalam penyelesaiannya,” tegas Bupati Kembang.

Salah satu sorotan utama dalam sidak ini adalah optimalisasi pendapatan rumah sakit, terutama dari klaim Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Berdasarkan data yang diterima Bupati, pendapatan RSU Negara dalam setahun mencapai Rp 84 miliar, dengan 90 persen bersumber dari BPJS. 

Ia menegaskan bahwa pengelolaan klaim BPJS harus lebih profesional agar pembayaran tidak terlambat, sehingga pelayanan rumah sakit tidak terganggu.

Selain itu, efisiensi anggaran juga menjadi perhatian serius. Bupati Kembang menyoroti pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), yang selama ini dikirim ke luar daerah. 

“Di Jembrana sudah ada fasilitas pengolahan limbah, ini bisa dinegosiasikan supaya biayanya lebih murah,” ujarnya.

Saat melakukan pengecekan di apotek rumah sakit, Bupati menemukan beberapa obat kosong di rak penyimpanan, meskipun sebagian masih tersedia di gudang. Ada juga obat yang benar-benar tidak tersedia, sehingga menyulitkan pasien mendapatkan layanan optimal.

“Setelah saya cek, ternyata obat masih ada di gudang tapi belum didistribusikan. Ini harus segera diperbaiki. Jangan sampai pasien datang ke rumah sakit tetapi obatnya tidak ada,” tegasnya.

Sebagai langkah konkret, Bupati Kembang menyatakan akan berkantor di RSU Negara selama dua hingga tiga minggu ke depan. Jika berhalangan, Wakil Bupati Ipat akan menggantikan atau mereka berdua akan turun langsung memastikan permasalahan ini tertangani.

Direktur RSU Negara, dr. Ni Putu Eka Indrawati, menegaskan bahwa kehadiran Bupati bukan merupakan inspeksi mendadak (sidak), melainkan bagian dari kebijakan berkantor sementara di rumah sakit untuk memantau langsung situasi dan pelayanan.

“Beliau bukan melakukan sidak, tetapi memang akan berkantor sementara di rumah sakit untuk memantau langsung situasi dan pelayanan,” jelasnya.

Terkait keluhan kekosongan obat, dr. Eka membenarkan bahwa beberapa stok di apotek rumah sakit sempat kosong, tetapi sebenarnya masih tersedia di gudang. 

“Memang ada yang kosong di farmasi depan, tetapi stok di gudang masih ada. Hanya saja, distribusinya yang belum dilakukan,” pungkasnya.