Menyadari kondisi perekonomian masyarakat tengah sulit akibat pandemi Covid-19 saat ini, Bupati Jembrana I Nengah Tamba menerbitkan Instruksi terkait Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Ajaran 2021/2022. 

Dalam instruksi nomor 2335/ Dikpora/2021 tertanggal 12 Juli 2021 itu, pihaknya melarang pihak sekolah memungut Pengadaan seragam dan perlengkapan sekolah. Sekolah juga tidak dibenarkan melakukan pungutan uang SPP, uang gedung dan pungutan komite lainnya untuk keperluan sekolah. Terkecuali, pada sekolah yang diselenggarakan oleh kelompok masyarakat.

Kondisi pandemi covid-19 ini berdampak pada kemampuan daya beli masyarakat. Terlebih proses pembelajaran siswa saat ini lebih banyak daring. Sehingga  kelengkapan seragam dianggap tidak cukup penting untuk siswa saat ini.

”Kita ingin ringankan beban masyarakat memasuki PPDB ini. Pakaian tidak harus baru, yang penting bersih. Kita utamakan kualitas pendidikan bukan seragamnya,“ ujar Tamba ditemui, senin 12 juli 2021.

Lebih lanjut dijelaskan Tamba, kebijakan ini menurutnya tidak hanya di masa pandemi saja, tapi juga berlaku sebelumnya. Tidak ada instruksi kepada sekolah untuk melakukan pungutan seragam dan perlengkapan sekolah. Ia membebaskan dan tidak mengarahkan orang tua murid jika ada yang ingin membeli sendiri.

Sedangkan kepada sekolah swasta, Bupati tetap mengimbau kebijakan internal diambil menyesuaikan dengan situasi pandemi covid-19.  

“Harapannya tetap menyesuaikan ya, dengan kondisi masyarakat saat ini. Jadi dikembalikan ke rumah tangga masing-masing,“ kata Tamba.

Sementara Kepala Dinas Pendidikan Jembrana Ni Nengah Wartini mengatakan sudah merespon instruksi bupati tersebut. Sosialisasi sudah diberikan kepada masing-masing kepala sekolah SMP dan SD melalui WA grup. Termasuk kepada tiap pengawas sekolah. 

“Kita sudah sampaikan instruksi bupati ini. Soal seragam , dinas tidak turut serta dan dilakukan sendiri oleh orang tua siswa bukan sekolah. Jadi tidak wajib baru yang penting bersih, bisa menggunakan pakaian saudaranya yang masih layak, tidak mesti baru,“ terang Wartini.

Saat ini kata Wartini, pihak sekolah akan melaksanakan MPLTS yang rencananya dibuka secara daring oleh Bupati Jembrana. Sesuai SE Mendagri, seluruh tahapan pendidikan berlangsung virtual, belum ada tatap muka. 

“Kita taati SE Mendagri dengan melaksanakan 100 persen aturan di masa PPKM darurat,“ terang Wartini.

Ada empat poin yang tertuang dalam instruksi bupati itu. Pertama, tidak melakukan pengadaan/pembelian pakaian seragam wajib Putih - Merah untuk SD dan pakaian seragam Putih – Biru untuk SMP. 

Kedua, tidak melakukan pengadaan/pembelian pakaian seragam endek/batik, pengadaan/pembelian tas sekolah, pengadaan/pembelian sepatu beserta kaos kaki.

Ketiga, Pengadaan/pembelian pakaian seragam wajib Putih - Merah untuk SD dan pakaian seragam Putih – Biru untuk SMP serta seragam Pramuka dilakukan sendiri oleh orang tua/wali murid dan tidak harus baru, serta dapat menggunakan pakaian seragam layak pakai dalam kondisi bersih.

Keempat, tidak melakukan pungutan uang SPP, uang gedung, pungutan Komite lainnya untuk keperluan sekolah, kecuali pada sekolah yang diselenggarakan oleh kelompok masyarakat.