Bupati Jembrana I Nengah Tamba optimistis MPP dapat beroperasi pada bulan Agustus mendatang, meskipun pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP) Jembrana masih belum rampung seratus persen.  

Proses pembangunan MPP terkendala oleh defisit anggaran pemerintah provinsi Bali pada tahun 2023, yang menyebabkan penundaan pembayaran fisik dan pengadaan fasilitas hingga tahun 2024. 

Bupati berharap MPP dapat diresmikan saat ulang tahun Kota Negara pada bulan Agustus, menegaskan bahwa MPP Jembrana akan menjadi pusat pelayanan publik dan mendukung program Jembrana Satu Data Dari Desa (JSDDD) serta informasi bisnis. 

Meski pembangunan penataan luar gedung masih berlangsung, Bupati yakin MPP akan didukung dengan anggaran memadai dan tenaga bidang teknologi informasi yang handal.

Pemerintah provinsi Bali menghadapi kendala defisit anggaran tahun 2023, yang menyebabkan penundaan pembangunan fisik dan pengadaan fasilitas MPP hingga tahun 2024. Bupati berharap MPP Jembrana dapat dioperasionalkan pada bulan Agustus, menyambut HUT Kota Negara tahun ini, setelah kelengkapan dana transfer dari BKK provinsi terpenuhi.

Menurut Bupati Tamba, MPP Jembrana akan menjadi pusat pelayanan publik, pusat program Jembrana Satu Data Dari Desa (JSDDD), dan pusat informasi bisnis, menggabungkan tiga fungsi tersebut dalam satu tempat.

"Meskipun penataan luar gedung telah dimulai sejak September 2023, anggaran Rp2,6 miliar belum selesai seratus persen hingga saat ini, menciptakan keterlambatan dalam proyek yang terhenti sejak tahun 2019", jelasnya.

Bupati menambahkan, Pembangunan lanjutan MPP Jembrana, yang semestinya selesai pada Desember 2023, mengalami molor karena pembayaran tertunda dan kendala anggaran. Dengan harapan dapat diresmikan pada HUT Kota Negara bulan Agustus mendatang, Bupati optimis bahwa MPP Jembrana akan memberikan pelayanan publik yang memadai dengan dukungan anggaran dan tenaga IT yang handal.