Bupati Jembrana I Nengah Tamba meminta pihak Perbankan dan Jasa Keuangan lainnya diharapkan bisa kembali memberikan relaksasi atau keringanan kepada nasabahnya berupa penangguhan angsuaran di masa pandemi covid-19 yang sudah terjadi selama 1,5 tahun lebih. 

Hal tersebut dikatakannya pada Senin (19/07/2021). Menurut Bupati Tamba, selama PPKM darurat, dampaknya sangat berpengaruh kepada penghasilan dan  tingkat ekonomi masyarakat. Begitu banyak sektor terdampak secara langsung, baik itu  pengusaha, para pedagang kecil di pasar-pasar termasuk, maupun pegawai lepas lainnnya di Jembrana.

“Dampak yang terparah adalah warga masyarakat yang tidak mempunyai penghasilan tetap. Mereka itu sudah pasti memiliki utang atu mereka mempunyai cicilan bank dan cicilan-cicilan lainnya. Begitu juga bagi warga masyarakat lainnya yang tidak mempunyai penghasilan tetap.

Ini tentu kita pikirkan juga. Untuk itu, kepada pihak perbankan dan jasa keuangan lainnya agar angsuran bagi mereka dalam setiap bulannya selama PPKM itu agar pihak perbankan dan jasa keuangan lainnya  bisa memberikan penangguhan pembayaran yakni, semacam relaksasi selama 2 atau 3 bulan kedepannya,” saran Bupati Tamba.

Bupati Tamba juga mengaku, sejak adanya PPKM ini, pemerintah daerah sudah tidak lagi memungut segala bentuk retribusi. ”Selama PPKM ini kami juga sudah mengeluarkan kebijakan untuk tidak lagi memungut teribusi di pasar. Selain itu tidak ada lagi pemungutan denda pembayaran atau pencabutan sambungan meteran, tidak ada pembayaran letter harian di pasar termasuk  pencabutan meteran untuk PDAM. Untuk itu, Perbankan atau Jasa Keuangan lainnya bantulah saya karena saat ini semua merasakan susah,”tutupnya.