Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Bali telah menyelesaikan rangkaian Exit Meeting sebagai bagian dari pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun 2024. 

Kegiatan yang berlangsung sejak 14 hingga 18 Februari 2025 ini menjadi momen penting dalam menindaklanjuti rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam sistem pengelolaan keuangan.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Subdirektorat I.C.3, Dandy Handoza, selaku Wakil Penanggung Jawab Tim Pemeriksa, menjelaskan bahwa audit yang dilakukan mencakup pengujian saldo pada Neraca serta transaksi pada Laporan Realisasi Anggaran. 

Fokus utama pemeriksaan meliputi: pendapatan, kas dan persediaan aset tetap serta aset lainnya dan belanja barang dan belanja modal

Berdasarkan hasil pemeriksaan, ditemukan beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti, antara lain:

1. Finalisasi Temuan Pemeriksaan dengan Tim terkait.

2. Usulan Koreksi Pencatatan Aset Tetap untuk meningkatkan ketepatan laporan.

3. Mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran guna menghindari potensi penyimpangan.

4. Penarikan denda keterlambatan bagi pihak-pihak yang terlibat.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Bali, Wahyu Eka Putra, mengapresiasi Tim Pemeriksa BPK RI atas berbagai masukan dan rekomendasi yang diberikan selama proses audit.

“Kami menyadari pentingnya peningkatan dalam penyajian laporan keuangan serta pengelolaan Barang Milik Negara (BMN). Oleh karena itu, kami berkomitmen menindaklanjuti setiap rekomendasi yang diberikan serta menjalankan pedoman dan aturan yang telah ditetapkan,” ujar Wahyu Eka Putra.

Dengan adanya audit ini, diharapkan pengelolaan keuangan dan BMN di Kanwil Kemenkumham Bali semakin transparan, akuntabel, dan sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Pemeriksaan keuangan ini juga menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara Kemenkumham, BPK, serta pihak terkait dalam menciptakan sistem keuangan yang lebih efektif dan efisien.