Isu pengurangan pegawai kontrak di Kabupaten Jembrana saat menjadi perbincangan masyarakat maupun pegawai kontrak. 

Pasalnya, pemerintah akan mengevaluasi kuota pegawai kontrak. Rencana pengurangan pegawai kontrak tersebut terdengar hingga ke telinga DPRD Jembrana.

Rencana pengurangan pegawai kontrak tersebut menuai tanggapan dari Komisi I DPRD Jembrana. Saat rapat Komisi I DPRD Kabupaten Jembrana, Selasa (14/2/2021), Komisi I DPRD Jembrana minta agar evaluasi dan pengurangan tenaga kontrak ditunda. 

Apalagi Plt Kepala BKPSDM Made Budiasa yang diundang rapat tidak hadir. Ketua DPRD Jembrana Ni Made Sri Sutharmi usai memimpin rapat mengatakan, pihaknya sebelum memanggil dinas terkait sudah memanggil baik dengan bersurat maupun secara lisan. Namun Plt BKD tidak kunjung hadir untuk rapat pembahasan tenaga kontrak. 

“Hari ini (Selasa 14 Desember 2021) kita mengadakan rapat dengan BKD tapi plt juga tidak hadir, yang hadir hanya Kabid saja bagaimana bisa menjelaskan kebijakan kepada kita. Kemudian saya dengar akan ada tes terkait penerimaan pegawai kontrak, pelaksanaan tesnya sama dengan pendidikan S1 dengan yang tamatan SMA,” jelas Sri Sutharmi.

Sri Sutharmi menduga jika tes itu dilakukan maka disinyalir hanya sebagai kedok memberhentikan pegawai kontrak yang diinginkan. Sebagai Ketua DPRD Sri Sutharmi berkeinginan untuk mempertahankan pegawai kontrak ini karena ada rasa kemanusiaan. 

“Saya kasian dengan mereka jika kontraknya diputus, sedangkan saat ini mencari pekerjaan sangat sulit di masa pandemi, ini bukannya mengurangi pengangguran malah menambah jumlah pengangguran,” imbuhnya.

Sementara Ketua Komisi I DPRD Jembrana IB Susrama mengatakan pihaknya sepakat meminta menunda evaluasi tenaga kontrak agar Kabupaten Jembrana lebih kondusif. Dinilai waktu pengurangan tenaga kontrak tidak tepat di masa pandemi inu. 

"Kami harapkan ditunda. Kami dari DPRD minta dengan hormat kepada bapak bupati. Timing tidak tepat  dikarenakan masih dalam masa pandemi, rakyat sudah susah makan, terjadi evaluasi apalagi sampai ada pengurangan," terangnya.

Pihaknya juga mempertimbangkan visi misi Bupati Jembrana untuk terciptanya masyarakat Jembrana yang bahagia. Namun malah menjadi tidak bahagia ketika ada  pemangkasan. 

"Intinya bahagiakan di lingkungan internal dulu. Baru membahagiakan masyarakat," jelasnya.

Sementara Plt BKPSDM yang juga Sekda Kabupaten Jembrana I Made Budiasa saat dikonfirmasi menjelaskan, terkait rapat pegawai kontrak di DPRD dirinya diundang selaku  Kepala BKPSDM.

"Saya tidak bisa hadir sudah memerintahkan Sekban dan  Kabid serta Kabag Ortal yang memahami secara teknis dan mekanisme memahami tenaga kontrak untuk mewakilinya," jelasnya.

Ia menambahkan, pihaknya tidak bermaksud tidak menghormati institusi DPRD akan tetapi kegiatan ini sudah terjadwalkan sebelumnya yaitu penyerahan bantuan kepada warga terdampak erupsi Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang bersama Bupati dan Wabup Jembrana.